Kinerja Apik, Pj Bupati OKI Dapat Apresiasi Tingkat Pusat
Kemendagri beri ponten positif kinerja Pj Bupati OKI TW II.--
KAYUAGUNG, OKINEWS.CO - Pj Bupati OKI, Ir Asmar Wijaya MSi diberikan penilaian baik oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jendral.
Yakni pada evaluasi triwulan II di Kantor Itjen Kemendagri Jakarta pada Kamis, 25 Juli 2024.
Dimana untuk sejumlah indikator kinerja utama menunjukkan capaian baik antara lain, angka inflasi serta penurunan kemiskinan ekstrem.
"Enam bulan menjabat angka inflasi dan kemiskinan ekstrim di OKI menggembirakan yaitu turun," ujar Inspektur Wilayah 1 Itjen Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), Brigjen Pol Rustam Mansyur.
BACA JUGA:Apel Bulanan, Sekda Ingatkan ASN OKI Jaga Integritas
Lanjut dia, untuk trend penurunan inflasi selama 6 bulan terakhir cukup signifikan dari 4,92 persen pada Januari menjadi 2,27 persen di Juni.
Dimana evaluasi kinerja penjabat kepala daerah yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri per triwulan itu untuk mengukur keberhasilan Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Daerah.
Dalam paparannya Pj Bupati OKI, Ir Asmar Wijaya MSi mengatakan upaya pengendalian inflasi dilakukan secara serentak dengan sembilan langkah kongkrit.
"Kegiatan yang dilaksanakan seperti tanam cabai serentak di seluruh desa, operasi pasar murah hingga kerjasama daerah," ungkapnya.
BACA JUGA:Penghargaan Bergengsi 'Lencana Bakti Inovasi Desa' dari Kemendes Diraih Pj Bupati OKI
Ditambahkan Asmar, pemerintah daerah terus menjaga keseimbangan antara inflasi dan deflasi untuk stabilitas pertumbuhan ekonomi.
Jadi, terkait kemiskinan ekstrim, Badan Pusat Statistik mencatat, Angka kemiskinan di Kabupaten OKI turun sebanyak 1,07 persen dari 13,15 persen pada 2023 menjadi 12,08 persen di 2024.
Sementara angka kemiskinan ekstrim turun drastis dari 4,4 persen pada tahun 2022 menjadi 0,4 persen periode Maret 2024. Angka tersebut berada di bawah rerata provinsi Sumsel 0,59 dan nasional 0,83.
Asmar, menjelaskan, untuk capaian tersebut tidak lepas dari intervensi berupa program penanggulangan kemiskinan seperti pengendalian inflasi, rehabilitasi rumah layak huni, peningkatan sanitasi, serta cakupan layanan kesehatan semesta (UHC) yang membantu masyarakat mengurangi beban pengeluaran.
Sumber: