HD Ajak Pejabat Kab/Kota Satukan Frekuensi Dalam Anggaran APBD 2022

PALEMBANG - Gubernur Sumsel H Herman Deru, meminta kepada seluruh pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat eselon termasuk yang ada di kabupaten/kota agar dapat satu frekuensi dalam memulai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022. "Agar kita satu frekuensi dalam rangka memulai anggaran 2022, dan satu frekuensi satu bingkai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu Sumsel maju untuk semua," kata Deru usai Rakor Terbatas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel dengan Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemprov Sumsel, di Hotel Arya Duta Palembang, Jumat (21/1). Deru mengatakan, setiap program yang berkenaan dengan program anggaran harus efektif dan harus tepat sasaran. Menurutnya, jika tidak tepat sasaran lebih baik tidak dibelanjakan. Karena dijelaskan ya kebutuhan tertentu tersebut dapat diajukan kembali pada anggaran perubahan. "Misal harus diganti programnya karena sudah tidak sesuai," ujarnya. Lanjutnya, pertemuan pada hari ini juga untuk penekanan dari pimpinan agar produktivitas kinerja dapat bertambah. Ia mengaskan agar bisa berkerja secara ekstra ordinary dalam mejakankan tugasnya masing-masing. Hal ini harus dilakukan karena tetap harus satu frekuensi dan kemana arahnya tentu tidak boleh lari dari apa yang sudah direncanakan. "Jadi yang saya maksud ada istilah lama yaitu atu kali gayung dua pulau terlewati," imbuhnya. Lebih lanjut, Deru meminta agar servis kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi karena pendapatan daerah kata Deru, semuanya berasal dari masyarakat. Oleh sebab itu, dia meminta agar poin pertama yang harus diprioritaskan adalah kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat seperti contoh pembangunan insfastruktur dan jalan harus bagus. "Poin pertama servis kepada masyarakat harus diutamakan," tegasnya. Selain itu, Deru menekankan kepada pejabat daerah dan semua pimpinan agar dapat turun langsung ke lapangan agar tau kondisi keadaan yang sebenarnya tanpa harus menggambarkan anggaran hanya diatas meja dan diatas kertas. Untuk itu, dia menekankan kepada seluruh pejabat daerah untuk selalu berkoordinasi kepada pemerintah kabupaten/kota, khususnya Pemprov. "Ini yang sering saya tekankan turun ke lapangan ada permasalahan apa juga ini harus berkoordinasi dengan kabupaten/kota," tandasnya. (edy)