HD Ingatkan OPD Transparan Masalah Keuangan

PALEMBANG - Gubernur Sumsel, Herman Deru mengingatkan seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel agar tidak menghindari kegiatan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel. Menurutnya, permasalahan di keuangan harus selalu diskusikan dan transparan. "Ada pemeriksaan iya jangan dihindari,” kata Deru saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Semester II Tahun 2021 di Kantor BPK Perwakilan Sumsel, Jumat (31/12). Deru menjelaskan, kebiasaan menghindari pemeriksaan ini sangat sering terjadi di Bumi Sriwijaya. Misalnya auditor yang memeriksa tidak ditemani oleh pimpinan OPD atau lembaga terkait, melainkan diwakilkan oleh bawahan. Hal ini tentu akan menghasilkan hasil yang kurang akurat, karena yang ditanya adalah orang yang tidak terlalu paham dengan situasi dari OPD atau lembaga terkait. “Tidak mengerti dengan persoalan maka hasilnya tentu tidak akurat karena yang ditanya tidak paham,” jelasnya. Ia menambahkan, apabila ada kegiatan audit, cukup jelaskan dengan apa adanya dan transparansi yang baik. Lanjutnya, boleh saja diwakilkan, namun harus terlebih dahulu melalui pimpinan atau yang ditanya itu memang harus dijawab oleh para staf. “Misalkan orang yang ingin ditanya tersebut susah untuk ditemui atau menghindar terus, maka akan menimbulkan pertanyaan besar, ada apa sebenarnya kan,” imbuhnya. Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Sumsel, Harry Purwaka mengatakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP Kinerja. “Sudah kami serahkan dan jawaban atau penjelasan terkait tindaklanjutnya harus disampaikan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah LHP itu diterima,” tambahnya. Harry berharap agar bisa memberikan manfaat yang berguna bagi OPD dan lembaga terkait yang mengelola keuangan negara. “Hal ini berguna juga untuk menjadi acuan dalam penentuan keputusan serta evaluasi guna meningkatkan kinerja tata kelola keuangan yang lebih baik lagi,” tandasnya. (edy)