Pensiun PNS dan PPPK, Ini Perbedaan Hak, Skema Jaminan Hari Tua, dan Batas Usianya
perbedaan pensiun PNS dan PPPK terbaru-foto: ist-
Kedua jenis pegawai tersebut sama-sama berstatus ASN. Namun, terdapat perbedaan dalam pola hubungan kerja, sistem kepegawaian, serta mekanisme pemberian manfaat setelah masa kerja berakhir.
Perubahan penting terjadi setelah pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Regulasi tersebut memperluas pengaturan kesejahteraan ASN, termasuk mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS maupun PPPK.
BACA JUGA:Perbedaan Hak Cuti PNS dan PPPK, Ini Jenis, Ketentuan, dan Dasar Hukumnya
BACA JUGA:PNS dan PPPK Bisa Ajukan Pinjaman Bank, Cek Syarat serta Ketentuan Cicilannya
PNS dan PPPK Memiliki Status Kepegawaian Berbeda
PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Sementara itu, PPPK merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan.
Perbedaan status tersebut berpengaruh terhadap hubungan kerja dan pengelolaan kepegawaian masing-masing.
PNS memiliki kedudukan sebagai pegawai tetap, sedangkan PPPK bekerja berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan organisasi, kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BACA JUGA:Perbedaan Gaji PNS dan PPPK 2027, Ini Perbandingan Hak, Tunjangan, dan Status Kepegawaiannya
BACA JUGA:Perbandingan Gaji PNS dan PPPK 2020–2026, Ini Perubahan dan Besaran Gaji Terbarunya
Meskipun demikian, keduanya termasuk dalam kelompok ASN dan mempunyai hak atas sejumlah komponen kesejahteraan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
UU ASN 2023 Mengatur Jaminan Pensiun bagi PNS dan PPPK
Salah satu perubahan penting dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 adalah pengaturan jaminan sosial bagi seluruh ASN.
Dalam Pasal 21, disebutkan bahwa pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material maupun nonmaterial. Hak tersebut mencakup berbagai komponen kesejahteraan, termasuk jaminan sosial.
Sumber: