Terungkap, Masjid Sriwijaya Dibangun Dilahan Sengketa

PALEMBANG - Sidang perkara dugaan korupsi dana hibah Masjid Sriwijaya dengan agenda pemeriksaan perkara dengan mendengarkan keterangan lima orang saksi dioeroleh beberapa fakta. Merangkum beberapa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, Selasa (31/8) dihadapan majelis hakim Tipikor PN Palembang diketuai Sahlan Effendi SH MH diperoleh beberapa fakta terkait aliran dana hibah serta lahan yang akan dibangunkan Masjid Sriwijaya Palembang. Diantaranya yakni saksi Ketua Yayasan Masjid Raya Sriwijaya bernama Zainal Effendi Berlian dimana sebelumnya pada tahun 2017 ia ditunjuk sebagai bendahara Yayasan Masjid Sriwijaya menggantikan Muddai Madang yang mengundurkan diri kala itu. Dalam keterangannya, ia mengatakan dana pembanguan Masjid Sriwijaya berdasarkan RAB seluruhnya mencapai Rp 668 miliar, sementara dana yang ada yang diketahui berasal dari APBD Pemprov Sumsel sejumlah Rp 130 miliar. "Itupun diserahkan terbagi menjadi dua sesi, tahun 2015 itu sebesar Rp 50 miliar, lalu tahun 2017 sebesar Rp 80 miliar," ungkap Wakil Rektor UIN ini dihadapan majelis hakim. Ia juga menguraikan, bahwa pada saat dimulainya pembangunan tersebut, seingatnya pihak Yayasan telah membayarkan uang sebagai uang muka pembangunan itu sebesar Rp 48 miliar lebih kepada pihak kontraktor proyek. "Saat peralihan jabatan, yang ada didalam rekening BSB milik Bendahara tersisa Rp 81 miliar lebih pak dari jumlah Rp 130 miliaran" ujarnya. Sementara, keterangan saksi lainnya yakni Lumansia selaku Sekretaris Yayasan diperoleh fakta bahwa lahan untuk Masjid Sriwijaya dibangun diatas lahan yang bersengketa hingga sekarang. "Setelah saya tanyakan dengan pihak BPN ternyata lahan yang bisa disertifikatkan hanya 2 hektar, sementara untuk bangunan masjidnya saja yang sudah dibangunkan sekitar 4 hektar," ujar Limansia. Sementara, lanjut Lumansia, berdasarkan informasi dari pihak Pemprov kala gubernur Rosihan Arsyad menjabat bahwa lahan tersebut semuanya sudah dibebaskan. "Tapi faktanya, di BPN tercatat beberapa warga masyarakat juga ada sertifikatnya dilahan tersebut, bahkan itu sempat diperkarakan dipengadilan dan dimenangkan oleh masyarakat," kata Lumansia berikan keterangan dihadapan majelis hakim. Usai mendengarkan keterangan saksi-saksi, majelis hakim meminta kepada JPU Kejati Sumsel untuk menghadirkan saksi-saksi kembali termasuk tiga saksi yang gagal dihadirkan pada persidangan hari ini yakni Muddai Madang, Richard Cahyadi serta Basyarudin tanpa keterangan alias mangkir. (Fdl)

Sumber: