Progres Perluasan Kota Lahat Perlu Terus Dikaji

Progres Perluasan Kota Lahat Perlu Terus Dikaji

Lahat - Perluasan kota menjadi progres Pemerintah Daerah (Pemda) Lahat untuk membangun perkembangan wilayah diarah Kecamatan Lahat Selatan. Rencana ini, sempat disampaikan kepala daerah kepada Gubernur Sumsel saat meresmikan proyek Jembatan Air Lematang II yang terletak di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Lahat tahun 2020 lalu. Kondisi Kota Lahat yang dijepit oleh salah satunya tanah PT KAI, pemerintah menilai sulit untuk berkembang. Jika Jembatan Lematang II ini telah rampung, nantinya Pemkab Lahat bisa membangun pusat perkembangan diarah kawasan seberang tersebut. Bupati Lahat, Cik Ujang SH melalui Wakil Bupati Lahat, H Haryanto SE MM MBa mengatakan. Rencananya ada sekitar 200 an hektar lebih diarah sana untuk pengembang kota ini. Namun itu masih direncanakan. Nantinya, perluasan wilayah itu diperkirakan hingga ke arah sebelum kawasan PT Arta Prigel "Masih rencana," ujar Wabup, Jum'at (26/11) usai menghadiri rapat paripurna DPRD Lahat. Sementara untuk progres yakni PUPR, Bapeda dan dari konsultan (tenaga profesional) baik itu mengenai peta wilayahnya, maupun teknis pembangunannya. Sebelumnya mereka termasuk dari pihak pemerintah Kecamatan Lahat Selatan sempat melihat lokasi dan hanya sebatas itu. Dan belum ada progres lanjutannya. Sementara masyarakat menilai pembangunan infrastruktur dan rencana perkembangan kota ini diyakini mampu melahirkan konektivitas lokal, regional, nasional, hingga global. Dari pembangunan infrastruktur yang merata di semua daerah, dapat memperkuat konektivitas dan membuka akses ekonomi. "Sangat bagus, dan diyakini memberikan dampak positif dan semoga kedepan bisa terealisasi," ujar Adra warga Kecamatan Lahat Selatan. Terpisah, Tokoh Masyarakat, Ismet Taher SH menilai pentingnya peran Bapeda, seperti salah satunya Master Plant-nya. Menurutnya, rencana perluasan kota dan pembangunan kantor pemda dikawasan tersebut, perlu terus dikaji, apalagi mengenai kultur tanahnya. "Wacana tidak masalah, namun perlu ditinjau ulang, karena butuh anggaran yang diyakini cukup banyak," tuturnya. (gti)

Sumber: