Terancam 2 Tahun Penjara, JPU Minta eks Kepsek SMA 13 Segera Dimasukkan Sel Tahanan

PALEMBANG - Terbukti melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan, Drs Zainab oknum mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 13 terancam pidana penjara dua tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Palembang, Hendy Tanjung SH membacakan tuntutannya dihadapan majelis hakim Tipikor diketuai hakim Sahlan Effendi SH MH, Selasa (9/11). Terdakwa Zainab mendengarkan tuntutan JPU didampingi penasihat hukumnya. Menurut JPU, terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Jo pasal 64 ayat 1 KUHP, sebagaimana dakwaan subsider JPU. "Menuntut agar majelis hakim Tipikor Palembang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp 5 juta subsider enam bulan kurungan," tegas jaksa Hendy. Menurut JPU, perbuatan yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. "Sebagai pengawai negeri sipil, terdakwa juga tidak menjadi teladan bagi warga masyarakat, serta tidak kooperatif karena tidak mengakui perbuatannya di persidangan," ujar Hendy. Sementara hal yang meringankan, menurut JPU, terdakwa bersikap sopan selama persidangan. JPU juga mengganjar pidana penjara tambahan kepada terdakwa yaitu wajib mengganti kerugian negara sebesar Rp 254 juta, yang apabila tidak sanggup diganti dengan pidana tambahan selama satu tahun penjara. Atas tuntutan tersebut, majelis hakim memberikan waktu dua Minggu ke depan, untuk terdakwa mempersiapkan pembelaan atas tuntutan JPU. Ditemui usai sidang, JPU Kejari Palembang Hendy Tanjung mengatakan, saat ini terdakwa masih berstatus tahanan kota, dan di dalam tuntutannya penuntut umum juga meminta agar majelis hakim segera melakukan penahanan (masuk sel) terhadap terdakwa. Sementara, terdakwa Zainab yang didampingi penasihat hukum memilih diam dan tidak ingin diwawancarai wartawan. Diketahui di persidangan, modus dugaan penyelewengan dana BOS SMA Negeri 13 Palembang yang dilakukan terdakwa diantaranya yakni dengan cara memanipulasi laporan dana BOS tahun anggaran 2017-2018 senilai Rp3 miliar. Adapun hasil audit kerugian negara dari total angharan tersebut yakni senilai Rp 254 juta digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi. Selain itu, patut diduga juga terdakwa mengambil fee sebesar sepuluh persen dari penerbit dalam rangka pembelian buku siswa. (fdl)

Sumber: