Jaksa Tanggapi Keberatan Terdakwa Kasus Turap RS Kusta Mariana

PALEMBANG - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel sampaikan tanggapan keberatan atas surat dakwaan (eksepsi) kedua terdakwa kasus korupsi pembangunan turap penahan air Rumah Sakit Kusta Dr Arivai Abdullah, Mariana, kabupaten Banyuasin tahun 2017. Tanggapan eksepsi disampaikan JPU Kejati Sumsel, Selasa (9/11) dihadapan majelis hakim Tipikor Palembang diketuai hakim Sahlan Effendi SH MH. JPU Kejati Sumsel menganggap, apa yang telah disampaikan para terdakwa dalam eksepsi haruslah dibuktikan di dalam persidangan. "Kami menanggapi eksepsi yang diajukan oleh terdakwa, diantaranya mengenai kerugian negara, jelas dalam surat dakwaan kami Rp 3,4 miliar namun dari BAP sebagaimana eksepsinya Rp 4 miliar," kata JPU Kejati Sumsel, Wilman Ernaldy SH diwawancarai usai sidang. Hal tersebut haruslah dibuktikan di dalam persidangan, karena itu sudah masuk pokok perkara dakwaan yang diajukan dimuka persidangan. "Kami berharap agar majelis hakim menolak eksepsi terdakwa dan melanjutkan persidangan dengan agenda pembuktian," tukasnya. Sementara itu, saat dikonfirmasi pada masing-masing kuasa hukum terdakwa, Rusman dan Junaidi pihaknya berharap majelis hakim menerima eksepsi mereka dan membebaskan kliennya. "Pada intinya JPU meminta majelis hakim untuk menolak esepsi kami selaku kuasa hukum. Namun sebaliknya kami berharap sidang tidak dilanjutkan dan terdakwa dibebaskan dari penjara," ujar Arief Budiman SH MH selaku kuasa hukum terdakwa Rusman. Dikesempatan yang sama, kuasa hukum salah satu terdakwa Junaidi, Agustina Novita Sarie SH MH dan Muhammad Yusuf SH MH menilai jika, tanggapan jaksa tidak mengurai secara rinci mengenai hitungan kerugian negara. "Ini 'kan tidak pidana korupsi, seharusnya jaksa memperjelas dulu berapa besar kerugian negara. Kami berharap majelis hakim dapat menilai perkara ini dengan objektif dan netral," ujar Novita. Diketahui dalam dakwaan JPU, peran dari kedua terdakwa yakni Junaidi selaku pihak kontraktor merupakan Direktur PT. Palcon Indonesia dan Rusman selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ruslan juga ASN RS Kusta sebagai Kasubag Rumah Tangga. Keduanya diduga telah mengurangi volume proyek pembangunan turap penahan air RS Kusta Dr Arivai Abdullah, sehingga menyebabkan kerugian negara senilai Rp 4,8 miliar, dari nilai pagu anggaran Rp 14 miliar. Atas perbuatannya, kedua terdakwa dikenakan Pasal 2 ayat (1) atau 3 ayat  Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (fdl)

Sumber: