Tak Tercatat Dalam Sistem, Aset Pemprov Sumsel Banyak Hilang

PALEMBANG - Aset Pemrov Sumsel tercatat banyak hilang dan tidak tercatat dengan baik. Hal ini dikarenakan pengelolaan dikerjakan secara manual bukan melalui sistem yang terintegrasi dalam satu data. Hasil temuan auditor BPK dan Inspektorat Pemprov Sumsel bahkan menyebutkan aset di lingkungan Pemprov Sumsel banyak tidak terdata. "Aset yang tidak terdata terutama aset-aset lama. Hal ini terjadi karena sistem yang kita pakai dalam pengelolaan dan pemanfaatannya belum memiliki aplikasi yang jelas," ujar Sandi Fahlevi, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Sumsel, Jumat (20/5). Dikatakannya, selama ini pembelian barang dicatat secara manual. Namun saat ada perpindahan jabatan aset itu hilang tidak ada sistem baku dalam pengelolaan di kesekretariatan. Selain itu, Pihaknya, sejak beberapa tahun terakhir telah melakukan pendataan aset di Pemprov Sumsel. Banyak kendaraan yang datanya hilang, namun sekarang berangsur ditemukan dengan penelusuran data pembelian. "Mudah-mudahan bisa clear dalam waktu cepat, ditambah dengan adanya aplikasi Sigap. Tak perlu lagi buka file, untuk pengelolaan dan pemeliharaan aset, seperti pada 500-an mobil milik kita," bebernya. Sementara itu, Sekda Provinsi Sumsel SA Supriono mengatakan kendaraan di lingkungan Pemprov bukan hilang, tapi sedang diinventatisir ulang. Supriono berharap, sistem Sigap ini akam memberikan transparansi yang baik terhadap pengelolaan aset di Pemprov Sumsel. "Terutama aset yang jauh, yang perlu pencatatan ketika kita terima pelimpahan dari pusat seperti tanah. Kita tak bisa menarget kapan rapi, karena cukup banyak," tambahnya. Carut marutnya aset ini, lanjutnya, terjadi sejak 1998 lalu ketika adanya regulasi tentang otonomi daerah. Kemudian pada 2002 semua pegawai pusat ditempatkan di daerah dengan segala persoalan yang taknlernah selesai. Hal itu membuat aset tidak jelas, khususnya aset yang bergerak. "Apalagi aset yang tidak bergerak. Bayangkan saja, ada 51 OPD di Pemprov Sumsel yang semuanya mewarisi harta dari pusat. Ini yang membuat permasalahannya tidak selesai," tandasnya. (edy)