Gemapela Desak KPK Usut Kasus Dugaan Korupsi Bantuan Covid 19 di Lahat

PALEMBANG - Gerakan Masyarakat dan Pemuda Lahat (Gemapela) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang dilakukan tim satgas covid 19 Kabupaten Lahat yang menyelewengkan dana bantuan covid 19 mencapai 1 miliar lebih. Ketua Umum Gemapela, Sundan Wijaya mengatakan, pihaknya telah melaporkan dugaan korupsi dana bantuan covid 19 yang dilakukan di Kabupaten Lahat kepada pihak KPK RI di tahun lalu. Dan sebelumnya pihaknya telah melakukan aksi di Kantor Gubernur Sumsel untuk menuntut Gubernur Sumsel H Herman Deru mengatasi permasalahan tersebut. "Inspektorat Provinsi Sumsel menginformasikan kepada kami bahwa memang benar adanya temuan kerugian negara yang mencapai 1 miliar lebih," katanya saat dibincangi SUMEKS.CO di Cafe Selayang Pandang Palembang, Minggu (13/3). Kepada KPK lanjut Sundan, mereka menuntut agar ini segera di usut tuntas. Menurutnya, kasus ini sudah sangat jelas karena dana yang diduga diselewengkan tersebut memang untuk dialokasikan sebagai penanggulangan bantuan covid 19. "Segera usut ini karena ini sudah sangat jelas merugikan negara," bebernya. Pihaknya mengimbau kepada KPK untuk lebih meresponsif atas temuan Inspektorat Provinsi Sumsel tentang adanya temuan korupsi bantuan covid 19 di Kabupaten Lahat. Hal ini untuk menunjukkan bahwa KPK memang benar bekerja sesuai dengan ketentuan dan apa yang diharapkan masyarakat dalam mencari fakta kebenaran. "Kami juga mengimbau KPK agar lebih responsif atas bukti yang telah ditemukan tersebut," tegasnya. Selain itu, dia menuturkan bahwa saat ini mulai dirasakan pihaknya bahwa ada salah satu oknum yang mencoba untuk membungkam suara mereka dalam mengusut kasus tersebut. Bukan hanya mengancam namun pihaknya juga berbalik dilaporkan oleh pihak terlapor atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah di Polda Sumsel. "Suara kami juga mulai dibungkam, bahkan kami dilaporkan ke Polda Sumsel. Yang jelas kami tidak ada urusan dengan pribadinya namun kami lebih menolak pada kebijakan pribadinya yang merugikan negara," tegasnya lagi. Diceritakannya, pada saat ada laporan bahwa dana untuk lokasi pemakaman covid 19 dan ruang isolasi pasien covid 19 mencapai 1 miliar lebih, pihanya langsung mengecek ke lokasi yang dikatakan tempat lokasi pemakaman. Namun, saat dicek secara langsung, tidak ada satu pun makam atau lahan yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Lahat khusus bagi pasien covid 19. "Dana untuk lahan pemakaman itu mencapai 1 miliar lebih, tapi saat kami cek kelapangan tidak ada satu pun makam atau pun lahan yang disebutkan sebelumnya yang mencapai anggaran sebanyak 1 miliar, semuanya hanya fiktif," cetusnya. Untuk itu, dia juga memohon kepada Gubernur Sumsek H Herman Deru, dan Kapolda Sumsel Toni Harmanto untuk peduli terhadap pemuda yang menyuarakan kebenaran khususnya untuk membantu menyuarakan suara rakyat. Rencananya juga minggu depan pihaknya akan kembali melakukan aksi ke Polda Sumsel untuk meminta agar kasut ini di usut tuntas secara transparan. "Jangan sampai suara kami pemuda ini dibungkam oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," tandasnya. (edy)