Junta Militer Myanmar Mulai Pakai Kata Teroris untuk Memojokkan

MYANMAR - Pemerintah militer Myanmar mengkritik seruan agar utusan khusus ASEAN Myanmar bisa bertemu dengan kelompok-kelompok yang menentang kudeta tahun lalu. Kelompok tersebut dilabeli oleh pemerintah junta militer sebagai "kelompok teroris". Kritik tersebut muncul setelah para menteri luar negeri ASEAN bertemu pekan lalu (Kamis, 17/2). Dalam pertemuan itu, Indonesia vokal untuk mendorong agar utusan ASEAN bertemu dengan semua pihak dalam konflik di Myanmar. Sementara itu, Malaysia menyerukan pembicaraan dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), sebuah kelompok yang terdiri dari mereka yang didepak dari pemerintahan usai kudeta dan juga mereka yang menentang junta militer. Menanggapi usulan ASEAN itu, pemerintah junta militer Myanmar pun geram. Pasalnya, mereka menilai bahwa kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok "terorisme". Ini adalah klaim sepihak yang diterapkan oleh junta militer di Myanmar. "Kementerian mencatat bahwa sementara beberapa pertimbangan konstruktif pada pelaksanaan konsensus lima poin, dua anggota telah menyarankan (untuk) utusan khusus untuk terlibat dengan asosiasi yang melanggar hukum dan kelompok teroris," begitu kutipan dari Kementerian Luar Negeri Myanmar pada Senin (21/2), seperti dimuat Channel News Asia. Konsensus lima poin yang dimaksud adalah bagian dari rencana perdamaian yang disepakati oleh ASEAN tahun lalu. Termasuk dalam konsensus itu adalah segera diakhirinya permusuhan dan membiarkan utusan khusus memfasilitasi dialog di Myanmar. Dalam tanggapan publik pertamanya terhadap pertemuan ASEAN pekan lalu, Kementerian Luar Negeri Myanmar menilai bahwa usulan yang muncul agar perwakilan ASEAN bisa bertemu dengan kelompok yang kontra dengan junta militer di Myanmar merupakan tindakan yang tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip piagam ASEAN tetapi juga merusak upaya kontra-terorisme ASEAN. Sejak militer mengambil alih kekuasaan di Myanmar pada 1 Februari 2021 lalu, ASEAN memang belum mengaku pemerintahan mereka dan belum mengundang perwakilan junta militer Myanmar dalam pertemuan. (rmol.id)