Eropa Meradang, Putin Tandatangani Kemerdekaan Donetsk dan Luhansk

RUSIA - Pengakuan Rusia atas kedaulatan Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Luhansk (LPR) membangkitkan kemarahan para pemimpin negara Eropa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen termasuk di antara pemimpin pertama yang bereaksi terhadap pengumuman Presiden Rusia Vladimir Putin yang baru saja menandatangani dekrit pengakuan kemerdekaan dua wilayah di Ukraina timur yang dikuasai separatis itu. Von der Leyen menegaskan bahwa pengakuan kemerdekaan DPR dan LPR adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, integritas wilayah Ukraina, dan perjanjian Minsk. Ia pun menyatakan solidaritasnya terhadap Ukraina. "Uni Eropa dan mitranya dengan tegas menyatakan akan bersatu dalam solidaritas dengan Ukraina," ujarnya, seperti dikutip The Moscow Times. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson beraksi sama. Ia menggambarkan pengakuan atas republik-republik yang memisahkan diri itu sebagai pelanggaran hukum internasional dan pertanda buruk. Ia mengungkapkan kekecewaan sekaligus kemarahannya atas keputusan Putin. "Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan dan integritas Ukraina. Ini adalah penolakan dari proses Minsk dan perjanjian Minsk dan saya pikir itu pertanda buruk dan tanda yang sangat gelap," katanya, berbicara pada konferensi pers di London ketika Presiden Putin masih berpidato di depan negara. Johnson kemudian mengatakan Inggris perlu mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan sebagai dukungan untuk Ukraina. Putin pada Senin (21/2) membuat pengumuman untuk mengakui wilayah separatis DPR dan LPR, dalam pidato panjang yang disiarkan televisi pemerintah. Ia juga memaparkan ancaman dari negara-negara Barat yang kian meningkat terhadap Rusia, dan mengatakan pasukan Ukraina dan NATO berpotensi menyerang Rusia dengan rudal dalam beberapa waktu mendatang. Mengakhiri pidatonya, Putin pun menandatangani dekrit untuk secara resmi mengakui kemerdekaan dua wilayah yang dikuasai pemberontak itu. Ia meminta parlemen Rusia untuk meratifikasi keputusannya sesegera mungkin. Negara-negara Eropa dan Amerika menyerukan penolakan atas keputusan Putin. Presiden AS Joe Biden dan Presiden Prancis Emmanuel Macron keduanya meminta dewan keamanan negara untuk mengadakan pertemuan darurat mengingat berita dari Kremlin. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan bahwa pengakuan Moskow atas kemerdekaan wilayah separatis akan menjadi pelanggaran sepihak terhadap perjanjian Minsk. Diplomat top Uni Eropa Josep Borrell sebelumnya telah mengancam sanksi yang lebih keras terhadap Rusia jika situasinya meningkat. (rmol.id)