Ini Alasan Warga Hadang Mobil Bupati Muratara

MURATARA - Sengketa lahan tak kunjung usai, menjadi alasan utama warga Bina Karya, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Muratara, nekat menghadang mobil Bupati. Warga mengaku, sudah sekitar 10 tahun konflik sengketa lahan seluas 350 hetar itu tak kunjung tuntas. Muharam, warga Bina Karya, Kecamatan Rawas Ilir, saat dibincangi Selasa (15/2) sekitar pukul 10.00 WIB, menuturkan. Awalnya mereka tidak sengaja mencegat Bupati Muratara H Devi Suhartoni kemarin Senin (14/2) di depan kantor Pemda Muratara. Mereka mengaku awalnya hendak menemui asisten I dan bagian tatanan pemerintahan untuk mengkonfirmasi masalah penyelesaian sengketa lahan warga Desa Bia Karya dan PT Lonsum, karena terakhir kali lahan seluas 350 hektar itu ditetapkan sebagai lahan netral atau status quo. "Karena kemarin asisten I tidak ada, sedangkan warga dari Bina Karya sudah menunggu di depan Pemda ada bupati yang keluar. Ya langsung saja spontan kami hadang dan mengadukan permasalahan kami," bebernya. Dia mengaku saat itu, Bupati Muratara H Devi Suhartoni, sedang terburu buru dan mau Dinas keluar daerah. Namun warga mendesak agar Bupati memberikan jalan keluar terkait permasalahan yang mereka hadapi. "Bupati bilang Pemda sudah upaya memfasilitasi, dan menetapkan status quo agar tidak ada konflik dan meminta PT lonsum segera menuntaskan masalah itu dengan masyarakat. Tapi masalahnya sampai saat ini tidak ada respon dari perusahaan ke warga," timpalnya. Muharam mengatakan, setelah mengetahui masalah itu, Bupati Muratara nampak berang karena masalah warga dengan PT Lonsum tak kunjung selesai lalu memerintahkan Asisten I dan Sekda Muratara, menampung aspirasi warga dan segera mempasilitasi warga. Berdasarkan keterangan Muharam, konflik warg Bina Karya itu berawal dari pembangunan lahan inti PT Lonsum yang menyosor Hutan Produksi, dan lahan transmigrasi di desa mereka. Sedangkan warga mengaku tidak pernah mendapatkan ganti rugi atau kompensasi lainnya. "lahan HP dan transmigrasi itu tidak bisa dijual belikan, alasan perusahan mereka beli lahan, mereka beli dari siapa. 350 hektar itu sekarang dijadikan lahan inti kelapa sawit, makanya kami warga protes," timpalnya. Pihaknya mendesak, pihak perusahaan segera mengambalikan lahan itu ke masyarakat. Mengingat lahan transmigrasi memang diperuntukan untuk warga trans bukan untuk perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, kepala Desa Bina Karya, SP5 Dumiyati membenarkan adanya aksi protes warga. Dia mengaku sudah beberapa kali pemeriksaan tim verifikasi dilakukan dan meyebutkan lahan yang digarap perusahaan melebihi HGU dan menyerobot lahan transmigrasi yang memiliki penetapan resmi dari kementrian. "Kami harap permasalahan ini cepat selesai, karena lahan itu diperuntukan untuk warga dan harus dikembalikan ke masyarakat," timpalnya. Dilain tempat Asisten I Pemda Muratara H Alfirmansyah karim saat dikonfirmasi masalah warga Binakarya menuturkan, sebelum warga melakukan aksi penghadangan mobil bupati. Dia sudah meminta Kepala Bagian Tatanan Pemerintahan (Tapem) untuk memediasi warga, karena saat itu dia sedang berada di wilayah Rawas Ilir melakukan kunjungan kerja. Namun kondisi itu diluar ekspetasi, karena Kabag tapem sendiri sedang berada diluar kantor. "Bukan Pemerintah tidak menerima warga, itu karena saya sedang berada diluar kantor. Tapi hari ini sudah masuk laporannya, dan kami dalam waktu dekat akan memfasilitasi warga Binakarya dan PT lonsum," ucapnya. Dia mengaku sudah menetapkan jadwal pemanggilan kedua belah pihak yakni pihak perusahaan dan masyarakat Bina Karya untuk duduk bersama Selasa (22/2) 2022 mendatang. "Kami Pemerintah berada ditengah tengah, sebagai fasilitator antara warga dan perusahaan. Karena ada warga yang menyampaikan keluhan kita akan panggil perusahaan untuk menuntaskan masalah ini," ucapnya. Pemerintah daerah berjanji akan memfasilitasi permasalahan ini hingga selesai, sehingga tidak menimbulkan konflik berkepanjangan antara perusahaan dan masyarakat. "Tinggal teknisnya bagaimana, tergantung dengan kedua belah pihak. Intinya negara harus hadir di tengah tengah permasalahan," tutupnya. (cj13)