Gaji PPPK Dibebankan ke Daerah, Wako Lubuklinggau: Jelas Mengganggu APBD

LUBUKLINGGAU - Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) rekrutmen 2021 lalu bakal dibebankan ke pemerintah daerah. Mengenai hal itu, Wali Kota (Wako) Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe mengaku miris. Gaji diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU), sementara alokasi untuk gaji tersebut tidak ditambah dari pusat. "Artinya APBD kita berkurang karena membayar gaji. Jumlahnya mencapai Rp 11 milliar. Jelas mengganggu APBD," kata Wali Kota belum lama ini. Sehingga pemerintah daerah harus mencari anggaran dimana lagi yang terpaksa dipangkas, untuk menutupi gaji PPPK tersebut. Dia mengaku rekrutmen PPPK tahun 2021 sebanyak 406 orang. Sebelumnya dijanjikan untuk gaji dialokasikan oleh pemerintah pusat. Bukan jadi beban daerah. "Ini kita merasa bingung, seharusnya itu menjadi beban pusatlah," ungkapnya. Dia menegaskan, jika ada lagi rekrutmen PPPK, kalau memang gaji dibebankan ke daerah, maka tidak mungkin lagi diajukan. "Dak nerima lagi tahun ini," tegasnya. Seharusnya, kata Nanan-sapaan Wako Lubuklinggau-, tidak pukul rata setiap daerah. Misalnya yang APBD-nya diatas Rp 1 T, kemudian pendapatan asli daerah (PAD) diatas Rp 500 milliar boleh lah gaji PPPK dibebankan ke daerah. "Kalau PAD di bawah Rp 1 T, kemudian PAD tidak sampai Rp 100 M, tentu berat," pungkasnya. (cj17)